Harmonisasi Tripartit dalam Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Zulfadhli Nasution, gagalmenanglomba, 2007

Wacana mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) atau corporate social responsibility (CSR) mulai berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Terlebih lagi, saat beberapa perusahaan telah disorot oleh berbagai LSM karena dianggap mengeksploitasi sumber daya yang ada tanpa memberikan kompensasi yang sepadan kepada lingkungan sekitarnya.

Sekilas Mengenai CSR

Kotler dan Lee (2005) mendefinisikan CSR sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan praktik bisnis bermanfaat dan kontribusi sumber daya korporasi. World Business Council for Sustainability menyebutkan bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, berkaitan dengan pegawai, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Intinya, CSR adalah bentuk kepedulian dan kompensasi perusahaan kepada pihak-pihak eksternal dengan tujuan mengembangkan kesejahteraannya. Berbagai nama lain yang identik dengan CSR adalah corporate giving/charitycorporate philantrophy, corporate community/public relation, dan community development.

Peran Tripartit

Dalam pengelolaan CSR, korporasi sebaiknya tidak bertindak sendiri. Karena, pertama, korporasi biasanya tidak memiliki ahli yang concern untuk melaksanakan tugas-tugas sosial. Kedua, salah satu bentuk CSR juga adalah dengan bermitra dengan pihak lain.

Tripartit, yang terdiri dari pemerintah, organisasi non-pemerintah (ornop) dan sektor usaha, sebagai tiga sektor pelaksana pembangunan sebaiknya melakukan harmonisasi peran dalam pengejawantahan CSR ini.

Pemerintah memiliki peran yang lebih banyak dalam hal regulasi dan birokrasi. Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan bahwa negara adalah pemilik kekayaan alam yang terdapat di wilayahnya dan penggunaannya adalah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Beberapa peraturan lain menyatakan pula tentang urgensi partisipasi masyarakat. Seperti pasal 5, 6, dan 7 dalam UU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 yang menerangkan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat atas lingkungan hidup. Kemudian dipertegas pada pasal 33 dan 34 PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat.

Kaitannya dengan CSR, pemerintah harus mengawasi betul apakah perusahaan sebagai pengguna kekayaan negara telah menggunakan sumber daya itu untuk sebesar-besar kemakmuran. Pengawasannya tentu melalui ”tangan” hukum dan peraturan. Dengan demikian diharapkan, CSR bukan sekedar menjadi aktivitas yang dilaksanakan sekenanya, tetapi didasari atas tanggung jawab hukum dengan segala standar operasional yang ditetapkan bersama.

Namun, pemerintah juga jangan terjebak dengan pola-pola birokrasi klasik yang sering menyulitkan dan bertele-tele. Peran hukum dalam pengelolaan CSR sebaiknya dibuat semoderat mungkin sehingga tidak menyulitkan perusahaan di tengah euphorianya melaksanakan tanggung jawab sosial.

Sebaliknya, pemerintah seharusnya memberikan kompensasi sesuai dengan besaran tanggung jawab yang ditunaikan perusahaan kepada masyarakat. Misalnya, dengan kemudahan dalam hal birokrasi untuk pengembangan investasi perusahaan.

Unsur tripartit lainnya adalah organisasi non-pemerintah (ornop) yang identik dengan LSM. Dalam CSR, sebaiknya ornop ini bermain dalam peran-peran kemitraan sekaligus pengawasan.

Kemitraan yang dimaksud adalah dalam hal pemberdayaan masyarakat (community development). Ornop sebagai organisasi yang pada kenyataannya lebih dekat dengan kondisi riil masyarakat, diharapkan dapat membantu mengelola CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pola operasionalisasi, maupun kuantitasnya.

Dalam hal pengawasan jalannya CSR, sudah tidak perlu terlalu banyak dibahas. Selama ini kita mengetahui, bahwa yang paling “vokal” dalam hal-hal yang memiliki sensifitas tinggi dengan masyarakat adalah ornop, terutama LSM. Segudang idealisme ini pula yang diharapkan tetap terjaga bila LSM ornop bermitra dengan korporasi.

Dapat disimpulkan bahwa CSR yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran utama memerlukan pengelolaan yang baik. Untuk itu, diperlukan kesinergisan antara tiga sektor pembangunan (tripartit) yang terdiri dari pemerintah, ornop dan korporasi. Yang patut diperhatikan ke depan, adalah bagaimana CSR tidak menjadi ”proyek” yang dijadikan bahan ”tarik tambang” antara ketiga unsur tadi. Bila hal itu terjadi, maka lagi-lagi, masyarakatlah yang akan menjadi korban. Jika demikian adanya, maka CSR tidak akan mencapai tujuannya.

 

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: