”Dipukuli Saja Bungkam, Apalagi Jika Disogok”

Zulfadhli Nasution, gagalmasukmedia, ditulis krn kasus IPDN di tahun 2007

 

Kasus tewasnya Cliff Muntu, seorang praja asal Sulawesi Utara, disebut-sebut oleh Presiden sebagai puncak gunung es dari kejadian yang ada lebih dari 15 tahun di IPDN.

Popularitas IPDN (dulu STPDN) dengan julukan kampus maut mulai dikenal oleh masyarakat sejak terbongkarnya kasus Wahyu Hidayat yang tewas dianiaya pada tahun 2003 lalu. Sejak saat itu, keangkeran IPDN mulai ramai dibicarakan dan media massa ramai pula mengangkatnya sebagai bahan berita. Bahkan, tidak habis ditayangkan dalam waktu berminggu-minggu.

STPDN, yang nampak kebakaran jenggot sejak pengungkapan kasus itu, ditambah lagi dengan teraksesnya video amatir yang menggambarkan dengan jelas proses penganiayaan, kemudian diubah namanya menjadi IPDN. Diharapkan, terjadi perubahan dan pembenahan pola pendidikan di dalamnya.

Nyatanya, kultur di sana tidak berubah. Kekerasan dan senioritas, yang bertendensi kriminalitas masih menjadi bagian dari pendidikan di IPDN. Bahkan, sebelum kasus Cliff Muntu, pada tahun 2005 lalu terungkap pula kasus meninggalnya Irsan Ibo, dengan dugaan mengonsumsi narkoba.

Sekarang, kasus Cliff Muntu disebut sebagai puncak gunung es. Mengiringi pernyataan tersebut, maka perubahan yang sebenarnya jelas diperlukan. Jika tidak, maka pernyataan tersebut hanya akan menjadi wacana pengungkapan masalah belaka tanpa resolusi yang jelas.

 

Rantai yang Nyaris Tanpa Celah

Kekerasan yang berulang-ulang terjadi di kampus IPDN ibarat lingkaran setan yang tidak ada ujungnya akibat terus berkelindan seperti rantai. ”Rusuhnya” pola pendidikan yang demikian itu setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

Pertama, pola dan desain operasional pendidikan di IPDN tidak memiliki orientasi yang jelas. IPDN adalah institusi sipil yang berfungsi mempersiapkan calon-calon pengisi kepemimpinan daerah. IPDN bukan institusi militer. Tapi, pola pendidikan yang terlihat adalah ”sok militeristik”. Ketanggungan ini yang menyebabkannya menjadi over-acting tanpa kaidah yang benar. Di dalamnya, kekerasan tanpa alasan bisa saja terjadi karena ketiadaan standar prosedur operasional yang mengatur bilamana dan bagaimana kekerasan fisik dibenarkan, sebagaimana pada institusi militer.

Kedua, kekerasan yang terjaga itu merupakan akibat dari pola hubungan antara senior yang tiranik dan junior yang inferioristik. Aturan dasarnya, angkatan tua lebih benar dari angkatan muda. Bila terjadi kesalahan pada angkatan tua, maka kembali ke aturan dasar.

Dengan demikian, si Junior tetaplah menjadi ”adik kecil yang nakal”. Bila salah atau cerewet, maka si kakak berhak memukul sekenanya. Kemudian, jika si adik kedatangan adik baru, maka hal yang sama akan dilakukannya. Jadilah lingkaran kekerasan ini sustain. Padahal, pola-pola ini tidak lebih dengan pola feodal yang membagi-bagi golongan dari tingkat yang (merasa) paling benar sampai kasta yang selalu disalahkan.

Ketiga, kekerasan yang siklik di IPDN menjadi bukti kurangnya pengawasan terhadap hubungan senior-junior dari pihak rektorat. Bahkan sejak kasus 2003, kita tetap tidak pernah tahu bagaimana mekanisme pengawasan di sana, sekalipun STPDN telah berubah nama menjadi IPDN dan kampus Jakarta dibuka untuk menjauhkan angkatan tua dari angkatan mudanya. Pihak rektorat selalu kecolongan akan hal ini dan setiap terkuak kasus, rektorat menjadi panik dan terkesan menutup-nutupi.

Keempat, aksi tutup mulut dari para korban kekerasan di kampus menambah kelanggengan kekerasan. Nampaknya para praja telah diindoktrinasi agar tidak membuka mulut atas perlakuan yang selama ini diterimanya. Kelima, ketertutupan akses kampus IPDN dari masyarakat umum menyebabkan sulit pula mendapatkan informasi atas kegiatan pendidikan di dalamnya.

Pola pendidikan yang full body-contact di IPDN jelas sangat tidak berkaitan dengan fungsinya di kemudian hari, bila para praja telah lulus. Dengan pola pendidikan yang demikian, maka secara tidak langsung berarti menset perilaku para pemimpin bangsa menjadi keras, degil, dan militeristik. Jika demikian, maka IPDN tidak ubahnya warisan orde baru. Reformasi telah menggulingkan kekuasaan yang militeristik, tapi IPDN tetap bersifat seperti itu.

Ada alasan yang terlontar bahwa pendidikan yang demikian ditujukan agar para pemimpin daerah tidak takut menghadapi para preman yang mengusili daerahnya. Benarkah? Padahal terhadap penganiayaan yang diterima oleh diri mereka sendiri tidak ada perlawanan. Bahkan, ada anekdot lain yang muncul dari sikap bungkam para praja, ”Jika dipukul saja diam, apalagi jika dikasih duit?

Mau tidak mau, rantai kekerasan harus diputuskan. Maka, harus ada pemutusan generasi demi keselamatan dan perbaikan di kemudian hari. Apa yang telah dilakukan presiden dengan membekukan IPDN selama satu tahun, adalah itikad baik menuju perbaikan.

Lebih penting lagi, adalah follow up dan evaluasi berkelanjutan setelah registrasi pada 2 tahun kemudian dilaksanakan kembali. Jangan sampai, generasi pertama yang lahir dari pemutusan generasi itu tidak berubah. Untuk itu, penting untuk melakukan perombakan total dalam pola pembinaan di IPDN.

Yang selama ini telah terjadi juga tidak boleh luput dari  pertanggungjawaban. Sudah banyak harapan yang ditanam untuk perbaikan SDM pemerintahan kita, maka jangan sampai kasus IPDN ini menambah gunung masalah yang ada.

 

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: