Merokok: Antara Kebebasan Individu dan Ketidakberdayaan

Menanggapi Opini Eduard Depari: “Merokok dan Demokrasi

Zulfadhli Nasution, gagalmasukmedia

Awalnya tulisan ini dibuat untuk mengangkat beberapa peristiwa terkait rokok yang agaknya tertutupi oleh berita mengenai bencana. Mungkin tidak banyak yang memperhatikan telah diselenggarakannya pameran dan konferensi industri tembakau se-Asia Pasifik yang dihelat dari Rabu hingga Jumat (27-29/10) di Balai Sidang Jakarta.

Di hari yang sama dengan pembukaan perhelatan itu (27/10), seratusan Masyarakat Anti World Tobacco Asia (MATA) mendatangi Balai Sidang Jakarta berunjukrasa menolak kegiatan tersebut. Di hari yang sama pula, namun di tempat yang berbeda, Dr. Douglas Bettcher, Director of Tobacco Free Initiative WHO menyelenggarakan temu media tentang Framework Convention of Tobacco Control (FCTC, Kerangka Kerja untuk Konvensi Pembatasan Tembakau) di Gedung Bina Mulia 1 Kuningan. Pun, dua hari sebelumnya (Senin, 25/7) di Gedung DPR, terjadi perdebatan yang cukup alot dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang rokok.

Rabu (3/11), Saudara Eduard Depari (ED) dalam kolom Opini Media Indonesia menuangkan pendapatnya dengan judul “Merokok dan Demokrasi” untuk menyatakan bahwa di satu sisi merokok memang berbahaya, sementara di sisi lain itu juga merupakan hak pribadi. Pendapat tersebut didasarkan atas perspektif demokrasi di mana kaum mayoritas (dalam hal ini dinyatakan sebagai kaum antirokok) tidak boleh memaksakan pendapat atau kehendak terhadap minoritas (konsumen rokok).

Bolehlah penulis berdiskusi mengenai masalah ini karena agaknya permasalahan ini selalu menarik. Menarik karena menimbulkan dilema di beberapa sisi, terutama bagi pemerintah sebagai pihak yang akhirnya sering dipersalahkan baik oleh gerakan antirokok, maupun yang kontra terhadap gerakan itu. Beberapa peristiwa di beberapa hari yang bersamaan itu sesungguhnya mewakili juga dilema-dilema yang ada dalam pembahasan panjang mengenai pembatasan rokok dan tembakau di Indonesia.

Dilema Pembatasan Rokok

Penulis setidaknya mengidentifikasi empat dilema bagi pembahasan mengenai rokok ini: ekonomis, politis, entertainmen, dan HAM. Dilema ekonomis mungkin menjadi porsi terbesar, bahkan bisa mempengaruhi aspek dilematis yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini berkaitan dengan industri tembakau, tenaga kerja, dan tentu saja pendapatan negara. Isu ini nampaknya yang paling sering dibenturkan dengan gerakan antirokok.

Dilema politis terkait dengan lobi-lobi yang terjadi, lagi-lagi untuk mempertahankan kepentingan ekonomis dari industri rokok. Pembahasan RPP tentang rokok selalu alot di DPR. Di tahun 2005 bahkan sudah muncul Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional 2004 – 2009, namun hingga kini anginnya sudah tidak lagi terhembus. Tahun 2009, terjadi insiden hilangnya ayat tentang rokok dan tembakau di Undang-Undang Kesehatan yang baru saja diperbaharui.

Dilema entertainmen penulis maksudkan untuk menggambarkan bahwa rokok adalah lawan dari kesehatan, akan tetapi pada sisi lain, kita masih menyaksikan acara olahraga yang merupakan bagian dari kegiatan kesehatan disokong oleh perusahaan rokok, sebut saja misalnya pada Liga Indonesia untuk sepakbola, Proliga pada volley, atau olahraga badminton, dan yang lainnya. Kegiatan lain yang biasa didanai adalah konser musik, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan remaja.

Dilema terakhir dalam tulisan ini, yang relevan dengan opini ED, berkaitan dengan dilema hak asasi manusia. ED menyatakan bahwa merokok merupakan tindakan berdasarkan pilihan bebas. Apabila seseorang merokok, pilihan tersebut harus dihormati. Jika seseorang yang merokok harus menghormati hak orang yang ingin bebas dari asap rokok, maka mereka yang tidak merokok harus menyadari pula bahwa diperlukan perlakuan tertentu bagi orang merokok untuk memperoleh haknya tanpa menganggu kepentingan orang lain.

Tanggapan terhadap ED

Pada satu sisi penulis sepakat bahwa diterbitkannya suatu peraturan tentang rokok harus bersifat adil bagi perokok dan yang merokok, seperti yang disampaikan ED bahwa demokrasi menuntut asas proporsionalitas. Namun di sisi lain penulis memberikan catatan dalam memandang asas proporsionalitas yang dimaksud. Bahwa asas proporsionalitas bukanlah memperlakukan pukul rata bagi semua pihak, akan tetapi memperlakukan seseorang sesuai perlakuan orang itu terhadap suatu aturan/norma.

Secara substansi, kalau mau berlaku proporsional, maka harus diperhatikan siapa yang merugikan dan siapa yang dirugikan. ED sendiri di awal opininya sudah menegaskan bahwa rokok berkorelasi dengan kesehatan secara negatif, dan itu hal yang tidak dapat dipungkiri.

Niat baik para perokok yang tidak mau mengganggu orang yang tidak merokok ternyata tidak selesai hanya dengan disediakannya ruang khusus merokok. Ada banyak beban kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan di luar ruangan itu. Dr. Douglas Bettcher menyatakan bahwa enam dari delapan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian di dunia diakibatkan oleh konsumsi tembakau. Dan, Forum Ekonomi Dunia menghasilkan konsensus bahwa penyakit menular menjadi resiko global terbesar ketiga, dan peringkat keempat dalam membawa beban ekonomi, lebih berisiko daripada penyakit menular.

Beban itu tentu akan lebih terasa di negara berkembang, seperti Indonesia yang memiliki sekitar 57 juta perokok, termasuk wanita dan anak usia 5-10 tahun, belum lagi banyak dari mereka yang merokok adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah. Artinya, beban kesehatan mereka akan menjadi beban ekonomi pemerintah untuk anggaran kesehatan, dan menjadi beban masyarakat yang tidak merokok karena pendapatan pemerintah dari pajak untuk masyarakat akan terbebani dengan masalah kesehatan tersebut. Padahal, masih menurut Dr. Bettcher, rata-rata pendapatan dari cukai rokok merugi 5-7 kali lipat dibandingkan beban yang timbul.

Penulis dalam konteks ini menganggap bahwa pembahasan mengenai rokok ini tidak bisa hanya dilihat dalam konteks individu-individu dengan pendekatan hak pribadi, tetapi harus diperhatikan korelasinya secara kolektif bagi bangsa dan negara. Bukankah dalam asas demokrasi mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum juga merupakan kaidah yang asas?

Penulis justru khawatir jangan-jangan terjadi dilema juga di diri  perokok, benarkah merokok itu hak asasi dan tindakan bebas, atau hanya merupakan ketidakberdayaan menghadapi adiksi yang ditimbulkan oleh rokok? Sama seperti pemerintah yang dilema menghadapi pressure group dari industri rokok sehingga belum terlihat sikap yang tegas dalam menengahi masalah rokok ini.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: